Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang

JAKARTA — Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Korlantas Polri untuk memastikan seluruh skema pengamanan, kelancaran arus, dan keselamatan lalu lintas berjalan optimal, Kamis (27/11/2025).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath ini menghadirkan pemaparan menyeluruh dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mulai dari statistik kecelakaan, titik-titik rawan kemacetan, rekayasa lalu lintas, hingga strategi komando pengendalian nasional.

Dalam paparannya, Korlantas menekankan bahwa operasi Nataru merupakan salah satu misi keamanan terbesar setiap akhir tahun. Dengan proyeksi lebih dari 2,9 juta kendaraan keluar Jakarta pada puncak arus, penguatan sistem kendali lalu lintas menjadi prioritas utama agar tidak terjadi stagnasi total di titik-titik rawan.

Kakorlantas : Command Center KM 29 Jadi Pusat Kendali Nasional Berteknologi Canggih

Dalam RDP tersebut, Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 akan diperkuat dengan infrastruktur digital berteknologi tinggi yang terpusat di Command Center Kilometer 29.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho didampingi sejumlah PJU Korlantas Polri saat RDP di Komisi III DPR RI

“Besok kami juga akan gelar sarana prasarana dan infrastruktur teknologi digital di Km 29 agar kami bisa mensimulasikan dari satu titik command center kami bisa melihat semua yang ada di republik ini, yang di Medan, yang di Lampung, yang di tol, itu bisa kami lihat dari Command Center Km 29,” ujar Irjen Pol Agus.

Command Center KM 29 dilengkapi teknologi pemantauan real-time yang terhubung dengan jaringan CCTV nasional di titik-titik strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan rest area. Dari ruang kendali ini, petugas dapat memonitor kondisi secara menyeluruh dan mengambil keputusan cepat ketika terjadi gangguan di lapangan, baik berupa kemacetan yang mulai mengular, kecelakaan yang membutuhkan respons sigap, kepadatan di kawasan pelabuhan yang berpotensi memicu antrean panjang, maupun situasi keamanan jalan yang memerlukan tindakan segera.

Selain itu, dukungan operasional Korlantas dalam Operasi Lilin 2025 diperkuat oleh armada berupa mobil dinas, helikopter, mobil RAR, mobil TAA, mobil command center, mobil ambulans, mobil derek, drone, e-TLE, hingga unit K3I.

98,6% Kecelakaan Terjadi di Non-Tol, Titik Rawan Diperketat

Irjen Agus juga memaparkan bahwa pada Nataru sebelumnya, kecelakaan memang menurun 4%, namun fatalitas justru meningkat. Sebanyak 98,6% kecelakaan terjadi di jalur non-tol, sehingga jalur arteri kembali menjadi fokus utama pengamanan.

Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan Kakorlantas dan jajaran Dirlantas seluruh Indonesia di Senayan, Kamis (27/11/2025)

Titik rawan jalur tol yang menjadi prioritas: KM 66 Cikampek, KM 72A, KM 66B, KM 110 Cipali, GT Cikupa, GT Ciawi, GT Kalihurip, serta pertemuan arus MBZ – Cikampek bawah. Adapun jalur arteri yang berisiko tinggi meliputi Pantura Jawa, Simpang Mengkreng, Nagreg–Garut–Tasik, Puncak–Gadog, Anyer–Carita, hingga Pejagan–Bumiayu–Dermoleng.

Pelabuhan Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, dan Padang Bai–Lembar juga teridentifikasi sebagai simpul kepadatan, terutama akibat cuaca ekstrem dan tingginya volume penyeberangan.

Rekayasa lalu lintas nasional yang disiapkan meliputi one-way Trans Jawa, contra flow, pembatasan angkutan barang, serta delaying system di berbagai rest area menuju pelabuhan.

Baca juga:
Presiden Jokowi Saksikan Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam

Frederik Kalalembang : Konsep Sudah Baik, Tetapi Komunikasi Adalah Kunci

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, memberikan apresiasi kepada Korlantas atas kesiapan yang ditampilkan. Namun ia menegaskan bahwa sebaik apa pun konsep yang disusun, keberhasilan operasi Nataru hanya bisa dicapai bila komunikasi antarwilayah berjalan sempurna.

“Konsep Korlantas sudah bagus. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah komunikasi,” tegas Frederik.

KM 66 Titik Paling Kritis, Butuh Perhatian Maksimal

Frederik menyoroti KM 66 Cikampek sebagai titik paling rawan macet nasional. “KM 66 itu titik rawan yang harus dijaga ketat. Mekanisme pengalihan arus harus siap. Kalau macet sudah terlanjur panjang, penguraiannya akan sangat sulit,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa personel harus mampu mengambil langkah cepat, tidak menunggu situasi memburuk. “Kalau anggota lihat kondisi mulai padat, contra flow, satu arah, dan rekayasa lainnya harus segera diaktifkan. Alternatif 1, 2, dan 3 harus jelas kapan dipakai,” katanya.

HT Berbasis SIM Card untuk Satu Komando Nasional

Frederik juga mendorong agar Polri memaksimalkan sistem komunikasi modern. “Semua anggota sebaiknya menggunakan HT berbasis SIM card yang bisa dipantau seluruh jajaran di Indonesia. Jadi ada satu komando nasional,” jelasnya.

Ia menyambut baik hadirnya Command Center KM 29 sebagai pusat komando pengendalian nasional. Frederik kemudian menambahkan bahwa keberadaan pusat kendali tersebut akan jauh lebih efektif apabila seluruh anggota di lapangan terhubung langsung ke KM 29 melalui perangkat komunikasi berbasis SIM card, sehingga setiap instruksi, situasi, dan perubahan arus dapat dipantau tanpa jeda.

Frederik juga menekankan pentingnya kemampuan anggota membedakan kapan menggunakan HT regional untuk komunikasi lokal, dan kapan beralih ke HT berbasis SIM card sebagai kanal komando nasional yang terintegrasi penuh dengan Command Center KM 29. Dengan demikian, koordinasi lintas wilayah dari Jakarta hingga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dapat berlangsung dalam satu ritme dan satu pusat komando.

Pantauan Udara Wajib Diperbanyak

Frederik turut menyoroti pentingnya pengawasan melalui drone dan helikopter. “Pantauan udara harus intens. Karena kalau sudah krodit, sulit diantisipasi atau diurai. Kita harus tahu kapan puncaknya dan di mana titiknya,” ujarnya.

Menurutnya, data visual udara memberi keunggulan waktu yang sangat menentukan sebelum kepadatan berubah menjadi stagnasi total.

Menurut Frederik, operasi Nataru tidak boleh dikerjakan sektoral. “Semua wilayah harus satu komando, satu pusat kendali, dan bergerak cepat. Itu kunci utama mengurangi kemacetan dan mencegah kecelakaan,” tutupnya. (*)