Starbucks Digugat Konsumen Gegara Ini

Gerai Starbucks

JAKARTA - Laporan eksklusif terbaru NBC News menyebut Starbucks telah melakukan pembohongan publik terkait kampanye penjualannya yang diklaim "100 persen etis". Starbucks disebut melakukan pelanggaran karena punya rantai pasok dengan rekam ketenagakerjaan buruk yang mengeksploitasi anak-anak dan menerapkan pola kerja paksa. 

Sebuah kelompok advokasi konsumen menggugat merek kopi terbesar di dunia itu dengan tuduhan iklan palsu dan menyesatkan. Mereka menyebut Starbucks menggunakan kopi dan teh dari perkebunan dengan pelanggaran parah atas hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, padahal Starbucks menggembar-gemborkan iklan telah memasok bahan baku secara 100 persen etis.

Gugatan yang diajukan ke pengadilan Washington DC pada hari Rabu (10/1/2024) itu mengatasnamakan konsumen Amerika. 

"Pada setiap kantong kopi dan sekotak K-cup yang dijual Starbucks, Starbucks menyatakan komitmennya terhadap 100 persen sumber yang etis, tapi cukup jelas bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang signifikan di seluruh rantai pasokan Starbucks," kata Sally Greenberg, CEO National Consumers League, kelompok advokasi hukum yang menangani kasus ini.  

Baca juga:
Penyebab Utang Pinjol Membengkak, OJK: Perlu Literasi Keuangan

Gugatan tersebut mengutip laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan di perkebunan kopi dan teh tertentu di Guatemala, Kenya, dan Brasil. Mereka menuduh bahwa Starbucks terus membeli dari pemasok tersebut meskipun sudah tahu ada pelanggaran berat yang terdokumentasi di sana.

Seorang juru bicara Starbucks tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai hubungan rantai pasoknya dengan perkebunan dan perusahaan yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Namun dalam pernyataan sebelumnya kepada NBC News, Starbucks menyebut selalu patuh pada standar.

"Kami menanggapi tuduhan seperti ini dengan sangat serius dan secara aktif terlibat dengan peternakan untuk memastikan mereka mematuhi standar kami. Setiap rantai pasokan diharuskan menjalani verifikasi ulang secara rutin dan kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami guna memenuhi harapan yang diperinci dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia Global kami,” katanya. (*)