Generated by AI

Irfan Palippui (Dosen UNIFA)

Ketimpangan ekonomi yang dialami negara-negara Selatan tidaklah kebetulan, tetapi by design.

Sebagaimana sekolah menjanjikan masa depan kepada pesertanya, persis kosakata itu telah lama "diwahyukan" oleh mesin kapitalisme global. Pembagiannya pun serupa: kalau dalam konsep gaya bank Freire [1] kesenjangan ditunjukkan melalui sistem deposit, nasabah dan siswa dipisah sebagai pemilik pengetahuan versus penampungan kosong yang perlu diisi, globalisasi juga menarik batas tegas antara negara maju (pusat) versus berkembang (pinggiran). Pola itu mereplikasi kesenjangan yang terus berlanjut, di mana negara-negara yang menempatkan diri sebagai manajer global akan selamanya menjadi pusat, sementara pinggiran hanya mendapatkan rembesan dari aktivitas dan tenaga yang mereka sendiri keluarkan demi melanggengkan posisi itu.

Dari sinilah kita bergeser membicarakan pikiran-pikiran kritis Samir Amin untuk membongkar bagaimana globalisasi masa kini beroperasi, sekaligus menawarkan jalan perlawanan bagi negara-negara pinggiran (dunia ketiga/Selatan). Ada tiga gagasan penting dari Amin yang akan kita ulik: kapitalisme global [2], eurosentrisme serta mitos-mitosnya, dan delinking sebagai jalan pembebasan.

Samir Amin merupakan pemikir ekonomi politik Marxis dari Mesir yang masa hidupnya dihabiskan di Dakar, Senegal. Dari sanalah suara Amin digaungkan lewat pendirian Forum Dunia Ketiga sebagai posisi kritisnya melihat dunia Selatan yang diobrak-abrik oleh mesin kapitalisme global. Jika sebelumnya saya pernah mengulas bagaimana Selatan dilihat sebagai ladang data mining oleh Utara, di mana hanya pemikir-pemikir Utara yang dianggap sah sebagai filsuf, juga karya-karya sosiologinya yang dianggap berlaku umum [3],  maka pola yang sama juga bekerja dalam ekonomi kapitalisme global: penambangan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi yang dirasakan langsung warga setempat, serta pemerasan terhadap tenaga kerja murah.

Yang hilang dari siklus polarisasi antara kutub maju dan tertinggal itu adalah nilai lebih. Warga yang terdampak penggalian tambang, misalnya, tidak merasakan sepenuhnya nilai lebih dari kekayaan alamnya, karena semuanya dikirim ke Utara dan diolah di sana. Yang ditunggu hanyalah efek perputaran hasil penjualan yang mungkin kembali pada warga setempat setelah produk akhir dikirim ke seluruh dunia. Inilah yang disebut Amin sebagai ekstraksi "rente imperialis", semacam siklus yang tidak adil sebab ketentuannya hanya ditetapkan secara sepihak oleh kelompok negara yang disebut G7: Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

Artinya, ketimpangan itu tidaklah kebetulan, tetapi by design oleh monopoli negara-negara pengendali yang melihat negara lain sebagai sub-kontraktor: sekadar penyedia tenaga kerja murah dan bahan mentah bagi perusahaan monopoli raksasa dari Utara. Bagi Amin, ini adalah bentuk perampasan sumber daya alam, seperti yang dialami negara-negara Afrika yang kaya minyak, mineral, dan gas.

Dalam konteks Indonesia, wujudnya adalah eksploitasi lahan dan sumber daya alam, sekaligus eksploitasi tenaga kerja murah melalui penempatan pabrik garmen dan sepatu di Tangerang dan Jawa Barat, misalnya. Logikanya sederhana: kejar upah murah, pindahkan pabrik dari Utara ke Selatan. Bayangkan, sudah dapat buruh murah, yang diproduksi pun merek global yang dijual ke seluruh dunia dengan harga berlipat ganda. Selisih keuntungannya tidak dirasakan oleh Indonesia, khususnya kalangan buruh sebagai sub-kontraktor, tetapi sepenuhnya kembali ke pengelola rente imperialis di Utara.

Bujuk rayu kapitalisme global ini sering kali dapat dilihat atau didengar melalui kalimat seperti ini: "Ikuti arus globalisasi, maka kemakmuran akan datang dengan sendirinya." Seperti obat generik yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit, kalimat itu terdengar meyakinkan justru karena tidak spesifik pada siapa pun. Inilah yang oleh Samir Amin disebut sebagai eurosentrisme: sebuah pandangan yang digeneralisasi seolah berlaku universal, padahal setiap bangsa dan negara memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda.

Dalih utama liberalisme melalui pasar bebas seperti membuang jala ke laut agar semua ikan dapat masuk dalam jaring kesejahteraan. Hanya saja, jala yang diharapkan menyelamatkan justru menyandera, bahkan mengeksploitasi setiap ikan yang masuk dalam perangkapnya. Yang diharapkan mengejar ketertinggalan malah memperparah ketimpangan, dan hanya memperkaya segelintir elit di negara-negara Selatan.

Lantas, apa yang harus dilakukan negara-negara Selatan? Samir Amin menawarkan jawaban yang ia sebut delinking, atau diskoneksi [4]. Gagasan ini bukan berarti isolasi total seperti dalam mode autarki, melainkan sebuah sikap berani: memaksa imperialisme Utara menerima syarat yang diusulkan oleh negara-negara yang selama ini dipinggirkan. Ini adalah bentuk pemertahanan kedaulatan negara berhadapan dengan penjajahan mutakhir, yang mensyaratkan keberanian untuk menolak tunduk pada "hukum nilai dunia" atau rasionalitas harga pasar global yang memfasilitasi imperialisme.

Baca juga:
Bukan Sekadar Podcast: Bupati Lutra Beberkan Satu Kisah, Tiga Isu, Tujuh Fakta yang Buat Ombudsman Terkesan

Sebagai contoh, kita dapat melihat apa yang dilakukan China dan Iran. China masuk ke dalam pasar bebas dengan gaya dan karakternya sendiri, lewat kebijakan ekonomi nasional yang tidak tunduk pada pendiktean kapitalisme global, sehingga memaksa pasar mengikuti caranya sendiri. Iran, di sisi lain, memperlihatkan sesuatu yang lebih keras: bertahan di bawah sanksi dan melahirkan apa yang bisa disebut ekonomi perlawanan. Lihatlah cara Iran menegosiasikan kesepakatan selama gencatan senjata baru-baru ini di Islamabad, Pakistan.  Amerika datang dengan sepuluh poin, Iran hadir dengan lima belas. Yang kita saksikan di sana adalah penolakan total untuk tunduk, dan itu adalah delinking dalam wujud paling nyata.

Gagasan-gagasan Samir Amin menunjukkan apa yang oleh Paulo Freire disebut sebagai kesadaran pembebasan: bahwa melawan rentenir global tidak cukup dengan memilih metode yang tepat, tetapi membutuhkan nyala dan nyali untuk menanggung segala konsekuensinya. Itu yang ditunjukkan China, dan lebih mutakhir lagi oleh Iran, demi kedaulatan ekonomi dan martabat bangsa. Sebab yang terjadi di banyak negara Selatan justru sebaliknya: elite lokal mengobarkan janji kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja, tetapi yang sesungguhnya berlangsung adalah pemenuhan kebutuhan imperialisme Utara. Api orasinya melawan penjajah asing, sementara lahan dan tambang terus dibabat dan dikirim ke Utara.

Singkat kata, tidak cukup pidato berapi-api melawan imperialisme jika ekstraksi lahan dan sumber daya alam masih dibiarkan berjalan. Tidak cukup pula sikap negara, sebab kedaulatan sejati berada di tangan warga. Suarakan, atau terjajah selamanya.

 Catatan Kaki:
[1] https://mengabari.com/budaya/2026/05/10/pendidikan-di-sekolah-itu-sesungguhnya-hanyalah-mengadopsi-nilai-nilai-sang-penindas

[2] Samir Amin, Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society (London: Zed Books, 1997)

[3] https://makassarartfiles.com/article.php?slug=dekolonisasi-epistemologi-melampaui-etnososiologi-utara-global-menuju-sosiologi-setempat 

[4] Samir Amin, Delinking: Towards a Polycentric World (London: Zed Books, 1990)