JAKARTA — Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, memberikan penjelasan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto. Reshuffle pada Kamis (15/10/2026) itu merupakan yang kedelapan, dan digelar hanya dua pekan setelah reshuffle ketujuh pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Bahtra menyebut reshuffle kabinet adalah kewenangan dan hak prerogatif presiden, sekaligus untuk mendukung kinerja pemerintah, terlebih karena adanya sederet bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menilai reshuffle kabinet adalah hal yang tepat, lantaran Prabowo membutuhkan sosok yang responsif dalam menjalankan penanganan bencana dan merealisasikan program pemerintah.

"Untuk mempercepat kerja-kerja pemerintah yang kita tahu sendiri, butuh penanganan-penanganan yang sangat cepat dan harus responsif," kata Bahtra dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (16/10/2026).

"Misalnya, kalau kita bicara soal bencana yang menimpa kita hari ini, berkenaan dengan Karhutla, belum lagi bencana yang sering datang, seperti banjir. Jadi, memang saya pikir sudah tepat ya, Presiden membutuhkan sosok-sosok yang cepat, yang responsif untuk melakukan penanganan-penanganan."

Soroti Penunjukan Maulana Bungaran

Bahtra lantas mencontohkan salah satu sosok yang tepat tersebut adalah M. Maulana Bungaran, kader Partai Gerindra yang dilantik menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Wamenimipas) di reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, penunjukan Maulana Bungaran sebagai Wamenimipas adalah sosok yang dibutuhkan mengingat latar belakang bidang hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenimipas) tengah dilanda kasus besar, yakni dugaan kasus pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret eks Wamenimipas RI Silmy Karim dan temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Kemenimipas akhir-akhir ini kita lihat butuh penegakan atau penindakan di lapas-lapas kita. Kalau kita lihat sosoknya Pak Maulana, memang background-nya beliau kan background hukum, dan itu dibutuhkan dalam rangka upaya perbaikan, bukan hanya di imigrasi, tetapi juga di lapas," ucap Bahtra.

"Dengan sidaknya Ombudsman kemarin juga, artinya banyak sekali ke depannya, pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan di sana."

Soal Tukar Posisi Dua Jenderal TNI

Bahtra juga menjelaskan soal Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang tukar posisi setelah dilantik Prabowo pada Kamis kemarin. Menurutnya, Prabowo sudah memiliki pertimbangan tersendiri dan menilai kapabilitas masing-masing terkait pertukaran posisi antara dua jenderal TNI tersebut.

Bahtra menegaskan, Partai Gerindra akan terus mendukung Prabowo.

"Jadi, saya pikir itu sudah sesuatu yang tepat, sangat pas, yang dilakukan oleh Presiden kita dan kami dari Partai Gerindra akan terus memberikan dukungan," ucap Bahtra.

"Insyaallah Gerindra terus mem-backup Presiden dalam upaya bagaimana program-program kerja yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, bisa lebih tepat sasaran, dan manfaat-manfaat dari program yang sudah dirancang oleh Presiden Prabowo bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat kita."

Reshuffle Kabinet ke-8

Presiden RI Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri (wamen) dan tiga pejabat lainnya dalam reshuffle kabinet kedelapan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Mereka adalah:

• Marsekal TNI Yusuf Jauhari: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi
• Jenderal TNI Richard Tampubolon: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan
• Dr. Alim Setiawan Slamet: Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan)
• M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas)
• Letjen TNI Kristomei Sianturi: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Prof. Dr. Setyawan Pudyatmoko: Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
• Mayjen TNI Sriyanto: Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)

Selain itu, Prabowo merombak jajaran petinggi TNI, yakni:

• Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil
• Jenderal TNI Tandyo Budi Revita: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD)

Ini adalah reshuffle kabinet kedelapan yang sudah digelar selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto–Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Reshuffle kabinet kedelapan hanya berjarak dua pekan dari reshuffle kabinet ketujuh yang digelar pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Adapun reshuffle kabinet pertama terjadi pada 19 Februari 2025, atau hanya tiga bulan setelah Prabowo dan Gibran dilantik. Selanjutnya, perombakan Kabinet Merah Putih terjadi pada 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 September 2026.

Daftar Susunan Kabinet Merah Putih setelah Reshuffle ke-8

Pasca-reshuffle kabinet kedelapan pada Kamis (15/10/2026), total ada 48 menteri dan 68 wakil menteri yang mengisi jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto–Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Jumlah ini di luar pejabat setara menteri seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Seskab, dan lainnya.

Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator

• Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra | Wamenko: Otto Hasibuan
• Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto | Wamenko: Drajat Hari Wibowo
• Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono
• Menko Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman | Wamenko: Lodewijk Freidrich Paulus
• Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menko Pangan: Zulkifli Hasan | Wamenko: Hanif Faisol Nurofiq
• Menko Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
• Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia | Wamenko: Yuliot Tanjung

Menteri dan Wakil Menteri

• Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi | Wamen: Bambang Eko Suhariyanto, Juri Ardiantoro
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian | Wamen: Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, Akhmad Wiyagus
• Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir | Wamen: Anis Matta, Arif Havas Oegroseno
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin | Wamen: Donny Ermawan, Yusuf Jauhari, Richard Taruli Horja Tampubolon
• Menteri Agama: Nasaruddin Umar | Wamen: Muhammad Syafi'i
• Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas | Wamen: Eddy Hiariej
• Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai | Wamen: Mugiyanto
• Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto | Wamen: M. Maulana Bungaran
• Menteri Keuangan: Suahasil Nazara | Wamen: Juda Agung, Luky Alfirman, Nurkholisoh Ibnu Aman
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti | Wamen: Atip Latipulhayat, Fajar Riza Ul Haq
• Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto | Wamen: Fauzan, Stella Christie
• Menteri Kebudayaan: Fadli Zon | Wamen: Giring Ganesha
• Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin | Wamen: Dante Saksono Harbuwono, Benjamin Paulus Octavianus
• Menteri Sosial: Saifullah Yusuf | Wamen: Agus Jabo Priyono
• Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli | Wamen: Afriansyah Noor
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhktarudin | Wamen: Christina Aryani, Dzulfikar Ahmad Tawalla
• Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji | Wamen: Faisol Riza
• Menteri Perdagangan: Budi Santoso | Wamen: Dyah Roro Esti
• Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo | Wamen: Diana Kusumastuti
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait | Wamen: Fahri Hamzah
• Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto | Wamen: Ahmad Riza Patria
• Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Suryanegara | Wamen: Viva Yoga Mauladi
• Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi | Wamen: Suntana
• Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid | Wamen: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
• Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman | Wamen: Muhammad Saleh Mustafa, Alim Setiawan Slamet
• Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni | Wamen: Rohmat Marzuki
• Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono | Wamen: Irwan Meilano
• Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid | Wamen: Ossy Dermawan
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy | Wamen: Febrian Alphyanto Ruddyard
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini | Wamen: Purwadi Arianto
• Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji | Wamen: Isyana Bagoes Oka
• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH: Mohammad Jumhur Hidayat | Wamen: Diaz Hendropriyono
• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: Rosan Roeslani | Wamen: Todotua Pasaribu
• Menteri Koperasi: Ferry Juliantono | Wamen: Farida Farichah
• Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman | Wamen: Helvi Yuni Moraza
• Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana | Wamen: Ni Luh Puspa
• Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf: Teuku Riefky Harsya | Wamen: Irene Umar
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi | Wamen: Veronica Tan
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir | Wamen: Taufik Hidayat
• Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf | Wamen: Dahnil Anzar Simanjuntak

Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga

• Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
• Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sudaryono | Wakil: Agustina Arumsari, Trenggono
• Jaksa Agung: Sanitiar (ST) Burhanuddin | Plt. Wakil Jaksa Agung: Asep N. Mulyana
• Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra | Wakil: Agus Widodo
• Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo
• Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM): Muhammad Qodari
• Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN): Dedi Prasetyo
• Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin): Abdul Kadir Karding
• Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Luhut Binsar Pandjaitan | Wakil: Mari Elka Pangestu
• Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugroho Sulistyo Budi | Wakil: Rachmad Wibowo
• Kepala BPKP: Muhammad Yusuf Ateh | Wakil: Arianto Wibowo
• Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti | Wakil: Sonny Harry B. Harmadi
• Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa (BOPPJ): Didit Herdiawan | Wakil: Fadil Imran
• Panglima TNI: Jenderal Agus Subiyanto | Wakil: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
• Kepala Kepolisian RI: Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto | Wakil: Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat
• Kepala BNPB: Letjen TNI Kristomei Sianturi
• Kepala BPGMN: Prof. Dr. Setyawan Pudyatmoko | Wakil: Mayjen TNI Sriyanto
• Kepala BNPPDT: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak