Industri Otomotif RI Curhat di Nagoya: Perizinan, Pembiayaan IKM, hingga TKDN Jadi Sorotan
NAGOYA — Pelaku industri otomotif nasional menyampaikan sejumlah tantangan yang masih membelit pengembangan industri di Tanah Air, mulai dari persoalan perizinan hingga akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Keluhan itu mengemuka dalam pertemuan bisnis antara pemerintah, pelaku industri otomotif nasional, dan mitra Jepang yang digelar di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026). Pertemuan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain perizinan dan pembiayaan, pelaku usaha juga menyoroti isu sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), khususnya dalam masa transisi menuju kendaraan listrik. Hadir dalam pertemuan itu Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, serta pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Denso Indonesia, Aisin Indonesia, dan Advics Indonesia.
Susiwijono mengatakan masukan dari pelaku usaha menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat daya saing industri otomotif nasional. "Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Menurut dia, daya saing industri dibangun dari perpaduan antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh. Hal itu menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memperkuat industri manufaktur dan otomotif nasional.
Seiring upaya pengembangan industri, pemerintah tengah memperluas akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional. Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk free trade agreement (FTA) maupun comprehensive economic partnership agreement (CEPA). Salah satu yang menjadi perhatian adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Proses ratifikasi dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi Januari 2027.
Pemerintah berharap perluasan akses pasar tersebut dapat mendukung posisi Indonesia sebagai bagian dari rantai nilai global industri otomotif. Saat ini, Indonesia disebut telah menjadi basis produksi untuk ekspor ke lebih dari 100 negara tujuan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah membaiknya outlook ekonomi global 2027 yang diproyeksikan di kisaran 3,2–3,3 persen. "Dari sisi domestik, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi yang saat ini masih didominasi sektor konsumsi dan investasi. Berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat dari sisi demand," kata Susiwijono.
Selain memperluas pasar dan memperkuat ekonomi, pemerintah juga mendorong pengembangan teknologi baru yang semakin berkaitan dengan industri otomotif, termasuk kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan ARM, menjadi anggota WAICO, serta tengah melakukan penjajakan dan komunikasi dengan PAX Silica. Penguatan sektor semikonduktor dinilai relevan bagi industri otomotif karena kendaraan semakin bergantung pada komponen semikonduktor dan teknologi cerdas.
