PBB Serukan Aturan Global untuk Tata Kelola Kecerdasan Buatan
JENEWA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penguatan tata kelola global terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Seruan ini muncul seiring perkembangan AI yang semakin cepat dan penerapannya yang meluas di berbagai sektor kehidupan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dunia membutuhkan aturan yang lebih harmonis untuk memastikan AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Hal itu ia sampaikan saat membuka Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan di Jenewa, Swiss.
Menurut Guterres, AI kini telah masuk ke berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, lapangan kerja, keamanan, hingga proses demokrasi. Perkembangan teknologi ini bahkan disebut bergerak lebih cepat dibanding kemampuan banyak pihak untuk mengimbanginya, termasuk para pengembangnya sendiri.
![Hp murah itel A200. [Itel]](https://mengabari.com/image/80x80/2026/07/08/4c6718ec-20e7-4ab8-83a8-7d05421d5919.webp)
Guterres menegaskan, tantangan dunia saat ini bukan hanya memanfaatkan AI, tetapi juga memastikan teknologi tersebut tidak menimbulkan risiko besar bagi masyarakat.
“Inovasi membutuhkan batasan,” kata Guterres. Ia menilai AI hanya dapat dipercaya apabila dikembangkan dengan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan keselamatan.
Ia juga mengingatkan bahwa AI berpotensi membentuk ulang perekonomian, mengubah dunia kerja, memengaruhi pemilihan umum, serta menggeser keseimbangan keamanan global. Karena itu, pengembangan AI dinilai tidak boleh berjalan tanpa pengawasan.
Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan ini tidak ditujukan untuk langsung menghasilkan perjanjian internasional. Forum tersebut menjadi ruang bagi negara-negara dan para pemangku kepentingan untuk membahas risiko, peluang, serta pendekatan bersama dalam mengatur AI.
Dalam forum ini, para delegasi juga akan meninjau laporan dari panel ilmiah beranggotakan 40 pakar. Laporan tersebut disusun untuk memberikan penilaian independen dan komprehensif terkait perkembangan kecerdasan buatan.
PBB menilai tata kelola AI yang jelas semakin dibutuhkan agar teknologi tersebut berkembang secara aman, adil, dan memberi manfaat bagi kepentingan bersama.
