WINA – Di tengah tekanan Amerika Serikat yang terus meningkat, Rusia dan China kompak berdiri di sisi Iran. Kedua kekuatan besar itu menegaskan bahwa hak Teheran untuk menjalankan program nuklir untuk tujuan damai merupakan hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan hukum internasional sebuah sikap yang langsung menantang posisi Washington.

Pernyataan tegas itu disampaikan Mikhail Ulyanov, Wakil Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, melalui unggahan di platform X. Ulyanov mengecam posisi Washington yang menurutnya didasarkan pada "asumsi yang keliru" mengenai norma nonproliferasi nuklir serta mandat Badan Energi Atom Internasional (IAEA). "Iran tidak berkewajiban untuk meninggalkan program nuklirnya. Ini adalah hak Iran yang tidak dapat dicabut," tegas Ulyanov, seperti dikutip dari Tehran Times, Minggu (4/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menuding Teheran telah "melanggar aturan" karena memperkaya uranium hingga tingkat 60 persen.

Putin Tawarkan Solusi, AS Dulu Setuju Kini Menolak

Rusia selama ini mempertahankan pandangan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai. Presiden Rusia Vladimir Putin juga kembali menegaskan posisi tersebut dalam forum Valdai pada hari Kamis. Putin mengatakan proposal Rusia untuk memindahkan uranium Iran yang telah diperkaya ke Rusia masih tersedia. Menurut Putin, AS pada awalnya menyetujui gagasan tersebut, tetapi kemudian memperketat posisinya dan menolak proposal itu. "Jika semua pihak dalam proses ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat membantu meredakan ketegangan, kami siap terlibat dalam pekerjaan tersebut," kata Putin.

China Tegaskan Hak Nuklir Damai Iran

Sikap Rusia mendapat dukungan penuh dari China. Wakil perwakilan tetap China untuk PBB, Sun Lei, mengatakan Iran memiliki hak yang sah untuk menjalankan program nuklir sipil karena negara tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Pernyataan itu disampaikan Sun dalam sidang pleno Majelis Umum PBB. "Sebagai negara non-nuklir yang menjadi pihak dalam NPT, Iran harus memenuhi komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan hak sahnya untuk menggunakan energi nuklir secara damai harus dihormati," ujar Sun.

Dengan demikian, Beijing menegaskan dua hal sekaligus: Iran harus mematuhi kewajibannya berdasarkan NPT dan tidak mengembangkan senjata nuklir, tetapi hak Teheran untuk menggunakan teknologi nuklir bagi kepentingan sipil tetap harus dihormati.

Veto China dan Rusia Blokir Resolusi AS

Sikap China tersebut muncul setelah Beijing dan Moskow memblokir resolusi yang diajukan AS pada September untuk memperpanjang mandat panel pemantau sanksi PBB terhadap Iran. Panel tersebut dihidupkan kembali melalui mekanisme "snapback" yang diberlakukan Inggris, Prancis, dan Jerman atau E3 pada Agustus dengan tujuan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Namun, China dan Rusia menganggap mekanisme tersebut tidak sah secara hukum dan berpandangan bahwa sanksi tersebut tidak benar-benar dipulihkan.

Sun mengatakan veto China digunakan untuk mempertahankan pemahaman yang benar mengenai persoalan tersebut, mendukung penyelesaian politik atas isu nuklir Iran, mengatasi kekhawatiran mengenai nonproliferasi, serta mendorong perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.

Akar Perselisihan: JCPOA 2015

Menurut Beijing, kebuntuan dalam persoalan nuklir Iran berawal dari keputusan AS menarik diri secara sepihak dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Iran bersedia membatasi aktivitas pengayaan uraniumnya sebagai imbalan atas keringanan sanksi. Namun, Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan tersebut pada 2018, ketika menjalani masa jabatan pertamanya, dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

China juga menilai Inggris, Prancis, dan Jerman gagal memaksimalkan jalur diplomasi berdasarkan JCPOA sebelum memicu mekanisme snapback. Ketegangan kemudian semakin meningkat setelah AS dan Israel menyerang Iran pada Februari. Trump mengatakan serangan tersebut bertujuan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Rusia mengecam serangan tersebut dan tetap menyatakan bahwa program nuklir Iran bersifat damai.

Iran Kukuh pada Pendiriannya

Iran sendiri mempertahankan sikap bahwa aktivitas nuklirnya merupakan hak yang sah. Setelah serangkaian serangan AS-Israel yang disebut dalam laporan tersebut terjadi pada Juni 2025 dan Februari 2026, parlemen Iran pada Juni 2025 bahkan mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan IAEA. Keputusan tersebut diambil setelah IAEA mengadopsi resolusi yang oleh Iran dianggap bermotif politik, yang menurut Teheran membuka jalan bagi serangan terhadap fasilitasnya. Iran juga mempersoalkan sikap badan nuklir PBB tersebut yang tidak mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Berdasarkan aturan tersebut, inspeksi IAEA tidak akan dilanjutkan sebelum terdapat jaminan keamanan yang dapat diverifikasi dan mendapat persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Pejabat senior Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, juga berulang kali menegaskan bahwa hak nuklir Iran maupun kemampuan pertahanan konvensional negara tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Poros Moskow-Beijing di Tengah Tekanan Barat

Sikap Rusia dan China menunjukkan adanya kesamaan posisi di antara dua kekuatan besar tersebut dalam menghadapi tekanan Barat terhadap program nuklir Iran. Moskow dan Beijing sama-sama menyerukan penyelesaian politik dan diplomatik, sembari menolak upaya untuk menghapus hak Iran menggunakan energi nuklir secara damai. Di tengah peta geopolitik yang semakin memanas, aliansi tak resmi ini menjadi sinyal jelas bahwa tekanan sepihak tidak akan cukup untuk melunakkan Teheran, setidaknya selama Rusia dan China masih berdiri di belakangnya.