KPK Diminta Panggil Purbaya: Saweran Live TikTok Jangan Jadi Preseden Buruk
JAKARTA — Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan meminta klarifikasi dari mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semakin menguat. Sorotan itu terkait penerimaan hadiah atau saweran saat ia melakukan siaran langsung di TikTok bersama putranya, Yuda Purboyo Sunu. Bagi banyak pihak, langkah klarifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan ujian transparansi pejabat publik dan kredibilitas lembaga antirasuah.
KPK dinilai perlu bergerak cepat. Sebab, tanpa penjelasan resmi yang terbuka, ruang tafsir negatif akan terbuka lebar. Publik bisa menyimpulkan bahwa persoalan dugaan gratifikasi ini dibiarkan menguap tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal, saat peristiwa berlangsung, Purbaya masih berstatus pejabat publik. Karena itu, koordinasi dan keterbukaan menjadi tanggung jawab moral sekaligus cermin penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebelumnya, KPK telah mengimbau Purbaya untuk berkonsultasi atau melaporkan penerimaan tersebut jika terindikasi mengandung unsur gratifikasi. KPK juga menyarankan agar fitur penerimaan hadiah dimatikan selama siaran langsung. Langkah itu penting untuk mencegah preseden buruk yang berpotensi ditiru oleh pejabat birokrasi lainnya.
Penuntasan kasus ini secara terbuka diharapkan menjadi standar acuan yang tegas bagi seluruh jajaran pejabat publik di masa mendatang: pejabat tidak boleh abai terhadap potensi konflik kepentingan, sekecil apa pun bentuknya. Jika KPK dan pihak terkait bergerak transparan, kepercayaan publik justru bisa terjaga. Sebaliknya, diam terlalu lama hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada persoalan yang sengaja dibiarkan.
