JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, angkat bicara soal informasi yang beredar terkait dugaan anggaran dana DIPA sekitar Rp1,4 miliar di Polres Tana Toraja untuk kurun waktu dua bulan yang belum jelas pertanggungjawabannya. Nilai yang dipersoalkan disebut mencapai sekitar Rp700 juta per bulan, angka yang tentu bukan jumlah kecil untuk ukuran institusi kepolisian di daerah.

Persoalan ini mencuat setelah berlangsungnya serah terima jabatan Kapolres Tana Toraja dari AKBP Budi Hermawan kepada AKBP Arwansa pada September 2026. Frederik menegaskan, informasi tersebut tidak boleh dianggap persoalan biasa, apalagi menyangkut penggunaan uang negara. "Ini bukan perkara sepele. Uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Usut Segera, Termasuk Proyek Pemerintah Tator yang Mangkrak

Frederik menambahkan, bagaimana mungkin fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik jika persoalan internal sendiri belum diselesaikan dengan baik. Karena itu, ia meminta Kapolres Tana Toraja yang baru untuk menuntaskan persoalan ini secara terbuka dan profesional. "Termasuk juga memberi perhatian penuh terhadap sejumlah proyek-proyek pemerintah yang mangkrak di Tana Toraja dan telah lama menjadi sorotan masyarakat. Usut dan data satu persatu, jangan sampai proyek yang menggunakan uang negara dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan dan tanpa pertanggungjawaban," tegas Frederik.

Menurut Frederik, persoalan anggaran harus dipahami secara sederhana oleh masyarakat. Setiap anggaran yang dialokasikan negara memiliki peruntukan, mekanisme penggunaan, dan pertanggungjawaban. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai penggunaan dana dalam jumlah besar, institusi berkewajiban memberi penjelasan secara terang. "Ini juga menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara. Uang yang dikelola bukan uang pribadi dan bukan uang institusi yang bisa digunakan tanpa pertanggungjawaban. Itu uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa dijelaskan," tegasnya.

Jangan Hanya Berhenti pada Serah Terima Jabatan

Ia mengingatkan bahwa persoalan seperti ini jangan hanya berhenti pada pergantian pejabat atau administrasi serah terima. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut dan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai penjelasan. "Jangan sampai pejabat baru menerima masalah yang ditinggalkan pejabat lama. Sebaliknya, jangan pula seseorang langsung dihukum hanya berdasarkan isu. Caranya sederhana: buka administrasinya, periksa penggunaannya, cocokkan pertanggungjawabannya. Kalau benar, jelaskan kepada publik. Kalau ada penyimpangan, tindak sesuai aturan," ujar Frederik.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat kepada Polri

Frederik menilai keterbukaan justru penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri. Menurutnya, persoalan yang dibiarkan tanpa penjelasan akan melahirkan spekulasi dan mencederai upaya institusi membangun transparansi dan profesionalisme. "Kalau tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut dibuka. Justru penjelasan yang terbuka akan melindungi nama baik institusi maupun pejabat yang bersangkutan. Tetapi kalau memang ada yang tidak benar, jangan ditutupi hanya demi menjaga nama seseorang," katanya.

Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran kepolisian bahwa pengelolaan anggaran merupakan bagian penting dari integritas institusi. "Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari pelayanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari bagaimana institusi mengelola uang negara. Jangan keras kepada masyarakat tetapi longgar terhadap pertanggungjawaban internal. Pengawasan harus berlaku kepada siapa pun tanpa melihat pangkat dan jabatan," tegas Frederik.

Frederik berharap persoalan ini ditangani secara terbuka dan profesional sehingga masyarakat mendapatkan kepastian mengenai informasi yang berkembang. "Prinsipnya sederhana, yakni jangan menuduh tanpa bukti, tetapi jangan juga membiarkan pertanyaan tentang uang negara tanpa jawaban. Buka, periksa dan pertanggungjawabkan. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau tidak ada, jelaskan secara terang kepada masyarakat. Itu baru namanya institusi yang sehat," pungkasnya.