TEHERAN – Seorang pejabat Hamas, Khaled Qaddoumi, menegaskan bahwa kesepakatan yang baru diumumkan untuk mengakhiri perang genosida Israel di Gaza bukanlah penyerahan senjata atau penghentian perlawanan. Sebaliknya, itu adalah proses bersyarat yang dipimpin Palestina, yang sepenuhnya bergantung pada komitmen Israel terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Berbicara kepada Press TV, perwakilan Hamas di Iran ini menjelaskan bagaimana gerakan perlawanan Palestina memandang proposal yang banyak digambarkan media sebagai kesepakatan "pelucutan senjata Hamas."

"Tidak ada pertanyaan tentang penyerahan atau pelepasan senjata. Yang kami tawarkan secara khusus adalah membahas pengumpulan atau penyimpanan senjata berat di bawah otoritas administratif Palestina dari faksi-faksi Palestina ke otoritas Palestina. Tidak ada otoritas lain selain otoritas Palestina yang memiliki peran dalam masalah ini," tegasnya.

Proposal Bertahap: Senjata Berat di Bawah Komite Nasional, Israel Tarik Diri

Pernyataan ini muncul setelah Hamas menyetujui kesepakatan bertahap yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Gaza secara total. Proposal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump setelah mediator dari Mesir, Qatar, Turki, dan AS menyelesaikan peta jalan fase gencatan senjata, menguraikan mekanisme inventarisasi dan penyimpanan senjata berat di bawah Komite Nasional Palestina, bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Namun, Israel belum secara terbuka mendukung proposal tersebut. Hamas pun menegaskan bahwa tidak ada ketentuan terkait senjata yang dapat diterapkan kecuali Israel terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sendiri.

'Perlawanan Adalah Hak Setiap Bangsa yang Terjajah'

Menanggapi kekhawatiran bahwa diskusi tentang senjata dapat melemahkan kemampuan Gaza di masa depan untuk membela diri, Qaddoumi menolak penggambaran proposal sebagai "perlucutan senjata."

"Ini bukan penyerahan senjata. Ini bukan langkah terisolasi. Ini bukan penarikan diri dari konsep perlawanan," katanya.

Ia menegaskan bahwa perlawanan dalam segala bentuknya adalah hak inheren setiap bangsa yang hidup di bawah pendudukan terutama rakyat Palestina yang telah hidup di bawah pendudukan selama hampir satu abad. "Mereka berhak membela diri dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat, termasuk perlawanan bersenjata," ujarnya.

Semua Bergantung pada Implementasi Israel

Qaddoumi menekankan bahwa bahkan diskusi tentang penyimpanan senjata pun sepenuhnya bergantung pada penerapan kesepakatan yang lebih luas oleh Israel.

"Langkah ini bergantung pada pemenuhan dan pelaksanaan bagian-bagian lain perjanjian oleh Israel, termasuk penarikan pasukan, pembukaan perbatasan, masuknya bantuan kemanusiaan, dan penghentian total genosida," katanya.

Ia juga menyebut bahwa Israel harus mengizinkan Komite Nasional Palestina memasuki Gaza untuk mengelola urusan sipil, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan proses pemilihan politik yang pada akhirnya mengarah pada negara Palestina yang merdeka.

"Hanya dalam kerangka itu dan sesuai dengan tolok ukur tersebut, diskusi mengenai senjata dapat dilakukan. Di luar itu, tidak ada yang namanya perlawanan melepaskan senjatanya," ujarnya.

Kekuatan dari Iman dan Perjuangan yang Adil

"Kekuatan kami berasal dari iman kami, rakyat kami, dan perjuangan kami yang adil. Kami akan terus berjuang sampai pendudukan ini berakhir dan sampai bangsa kami mencapai kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran," tegas Qaddoumi.

Peta jalan yang diusulkan membayangkan proses bertahap di mana persenjataan berat, lokasi produksi militer, gudang senjata, dan infrastruktur terowongan akan diinventarisasi dan disimpan di bawah pengawasan Palestina, sementara pasukan Israel mundur secara bertahap.

Skeptis terhadap AS dan Israel

Ketika ditanya apakah Hamas mempercayai Washington dan Israel untuk menepati perjanjian, Qaddoumi menjawab dengan tegas.

"Tidak ada yang namanya kepercayaan atau keyakinan. Pengalaman sejarah tidak positif ketika berurusan dengan Amerika atau Israel," katanya, menunjuk pada kegagalan menerapkan komitmen sebelumnya.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku, lebih dari 1.200 warga sipil tak berdosa kehilangan nyawa mereka, dibunuh oleh pasukan Israel di kamp-kamp pengungsi. Perbatasan tetap tertutup, bantuan belum masuk, bahan rekonstruksi diblokir, dan Komite Nasional yang dibentuk di Mesir belum diizinkan masuk ke Gaza.

"Itulah mengapa kami skeptis. Kami berhak untuk skeptis," ujarnya.

Meski demikian, Qaddoumi menambahkan bahwa Hamas terus berpartisipasi dalam negosiasi yang berkoordinasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya. "Dengan pikiran terbuka dan hati yang baik, kami memasuki negosiasi ini untuk mencegah genosida terulang kembali. Kami berusaha mencapai solusi politik yang adil bagi rakyat kami," pungkasnya.