Indonesia Kuasai 80 Persen Pasokan Rotan Dunia, Pemerintah Genjot Hilirisasi demi Furnitur Mendunia
TANGERANG — Indonesia bukan sekadar pemain biasa di industri rotan global. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim bahwa Indonesia kini menguasai 80 persen pasokan rotan dunia. Sebuah posisi dominan yang harus dimanfaatkan secara optimal.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyebut potensi ini harus diolah melalui hilirisasi dengan pengolahan bernilai tambah di dalam negeri.
"Sekitar 80 persen pasokan rotan dunia itu berasal dari Indonesia. Jadi kalau ada pembeli di dunia bertanya, 'Di mana rumahnya rotan?' Jawabannya ya di sini, di Indonesia," ujar Edi dalam konferensi pers di Tangerang, Kamis (24/9/2026).
Edi menegaskan rotan lokal tidak boleh dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah atau batangan. Ia mendorong agar rotan diolah menjadi barang jadi bernilai jual tinggi di pasar internasional.
"Hanya saja mungkin rotan tidak harus kita buat pergi ke luar negeri dengan bentuk batangan, tapi kita harus menjadikan ini dalam bentuk kursi, meja, furniture, dan lain sebagainya, yang pasti harus harganya mahal di tokonya," timpalnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa produksi kayu bulat Indonesia juga tercatat melimpah. Sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pengolahan kayu domestik.
"Di tahun 2024, produksi kayu bulat mencapai 57,46 juta meter kubik dan 20 persen dari produksi log kayu nasional menjadi bahan baku industri pengolahan kayu. Sementara juga Indonesia menghasilkan lebih dari 80% rotan dunia," terang Airlangga di sesi terpisah.
Untuk mendukung kepastian pasokan bahan baku sekaligus memenuhi standar internasional, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mengarahkan kebijakan pada pengendalian ekspor kayu bulat mentah serta peningkatan standar mutu dan keterlacakan (traceability) produk.
"Untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk pengendalian ekspor kayu bulat dengan penguatan standar produk serta penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian), dan tentunya ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri furnitur termasuk industri kecil dan menengah," paparnya.
Dengan pengendalian ekspor bahan baku mentah dan sertifikasi SVLK, pemerintah optimistis industri furnitur nasional khususnya skala kecil dan menengah dapat tumbuh lebih kuat, ramah lingkungan, serta makin diminati pasar global.
