Muktamar NU Bukan Sekadar Ajang Ganti Ketua, Robikin Emhas: Ini Momentum Evaluasi dan Jaga Marwah
JAKARTA – Suara lantang mengingatkan publik bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah sekadar panggung pergantian kepemimpinan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015–2020, Robikin Emhas, menegaskan bahwa forum musyawarah tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini adalah momen penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi dan memperbarui kontrak pengabdian kepada umat.
"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," ujar Robikin tegas dalam acara Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam forum yang digelar oleh Forum Bersama (Forbes) NU 26 tersebut, Robikin tak ragu menyoroti persoalan internal yang dinilai telah menodai kehormatan organisasi. Dengan nada yang terasa dalam, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap konflik di kalangan elite yang justru merusak citra NU di mata publik.
"Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujarnya dengan penuh penyesalan.
Menurut Robikin, kebesaran NU tidak diukur dari seberapa besar panggung yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat. "Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.
Tak hanya Robikin, acara ini juga menghadirkan sejumlah pemikiran inspiratif dari tokoh perempuan dan pengamat organisasi. Nyai Hj. Masruchah, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mengurai narasi peradaban dari sudut pandang keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025, Ah Maftuchan, mengupas tuntas soal teknokrasi anggaran dan redistribusi sumber daya PBNU. Ia bahkan menawarkan terobosan berupa Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI), sebuah instrumen kuantitatif untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi secara lebih terukur.
Melalui Rembug Warga NU Seri 4 ini, Forbes NU 26 berharap ruang dialog seperti ini dapat memperkaya gagasan menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang pada 27 Agustus 2026. Forum ini juga menjadi wadah untuk mendorong lahirnya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, berpihak kepada warga, serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat.
Dengan berbagai masukan dan kritik yang mengalir, diharapkan Muktamar NU kali ini benar-benar menjadi momentum kebangkitan bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, tetapi juga langkah nyata menuju NU yang lebih bermartabat dan bermanfaat bagi seluruh umat.
