Dody Gandeng BKN: Skandal Mengguncang Kementerian PU, Pegawai Terjerat Judi Online dan Manipulasi Absen
JAKARTA – Menteri PU, Dody Hanggodo, mengambil langkah tegas dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membenahi kualitas dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementeriannya.
Kolaborasi strategis ini bukan tanpa alasan. Dody mengungkapkan bahwa pembahasan dengan Kepala BKN difokuskan pada penguatan kapasitas ASN sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. "Kami berdiskusi bagaimana BKN dapat membantu meningkatkan kapasitas dan memperkuat ASN yang bertugas. Kami juga membahas penyelesaian berbagai persoalan agar ASN di Kementerian PU menjadi makin baik dan maju," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Rabu (22/7/2026).
Tak main-main, persoalan yang dihadapi Kementerian PU saat ini sangat mendasar mulai dari kedisiplinan yang longgar, pelanggaran perilaku, hingga jeratan judi online yang menggerogoti moral aparatur. Pemerintah menargetkan pembenahan ini dapat mendongkrak integritas dan kinerja secara menyeluruh.
Fakta Mencengangkan: 6.000 Pegawai Terjerat Judi Online
Sebelumnya, Dody Hanggodo telah membongkar skandal besar yang membuat publik terperangah. Berdasarkan data resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU terindikasi melakukan transaksi judi online. Jumlah ini setara dengan 15 persen dari total pegawai di kementerian tersebut.
"Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana," tegas Dody dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026), seraya menyayangkan lemahnya penindakan selama ini akibat kuatnya hubungan pertemanan yang saling melindungi di internal kementerian.
Satu dari Sepuluh Pegawai Bohong Soal Absen
Tak berhenti di judi online, Dody juga menyoroti pelanggaran disiplin lain yang tak kalah memalukan: manipulasi absensi elektronik. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai atau satu dari sepuluh ASN di Kementerian PU terbukti bermain-main dengan absensi.
"Bayangkan, 3.000 – 4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," ujar Dody.
Praktik kecurangan ini baru terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Ironisnya, selama ini kasus serupa sulit diproses karena adanya ikatan angkatan dan solidaritas kelompok yang melindungi para pelanggar, sehingga mekanisme penegakan disiplin mandek dan kasus tak pernah berlanjut ke tahap penindakan tegas.
Kolaborasi dan Harapan Baru
Di tengah carut-marut persoalan tersebut, kehadiran BKN menjadi angin segar. Badan Kepegawaian Negara menyampaikan sejumlah gagasan dan program kolaboratif untuk mengakselerasi perbaikan kualitas ASN Kementerian PU. Dody memastikan seluruh usulan tersebut akan dipelajari secara cermat sebelum diterapkan sebagai bagian dari reformasi manajemen kepegawaian.
"BKN menyampaikan sejumlah ide dan usulan yang bisa dikerjakan bersama untuk memperbaiki kualitas serta integritas ASN di Kementerian PU. Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama jajaran internal," pungkas Dody.
