China Pastikan Mobil Listrik Ukuran Besar Rusak Jalan, Pemerintah Siapkan Pajak Jarak Tempuh Berbasis GPS
BEIJING – Sebuah ironi melanda negeri Tirai Bambu. Di satu sisi, China berjaya memimpin revolusi kendaraan listrik dunia, mengurangi emisi karbon dan membersihkan udara kotanya. Namun di sisi lain, kesuksesan ini justru memicu masalah baru yang tak terduga: jalanan rusak parah akibat bobot kendaraan yang semakin raksasa.
Mobil listrik memang dengan cepat menggantikan jutaan kendaraan berbahan bakar bensin di China. Udara pun perlahan membaik. Tetapi, semakin banyak kendaraan listrik berukuran besar dan berat melintas, semakin cepat pula aspal jalanan mengelupas dan retak. Ironi yang kini menjadi mimpi buruk bagi pemerintah dan wajib pajak.
Data dari Asosiasi Mobil Penumpang China mengungkap fakta mengejutkan: 60% mobil baru yang diluncurkan pada semester pertama 2026 memiliki panjang lebih dari 5 meter. Angka ini menunjukkan tren yang tak terbendung, produsen mobil domestik kini berlomba-lomba memproduksi SUV dan minivan mewah berukuran jumbo untuk memuaskan selera konsumen yang haus akan kendaraan besar.
Beberapa model terbaru bahkan memiliki bobot sekitar 3 ton setara dengan mobil niaga ringan. Tak heran, jalanan China pun menjerit menahan beban. Hanya sekitar 2% mobil baru yang memiliki panjang di bawah 4,5 meter, turun 13% dibandingkan tahun lalu. Konsumen China jelas semakin menjauhi mobil-mobil mungil.
Masalahnya semakin pelik karena sumber pendapatan untuk perbaikan jalan justru mengering. Selama ini, pemerintah China membiayai pemeliharaan jalan melalui pajak bahan bakar. Namun, dengan semakin sedikitnya kendaraan berbahan bakar bensin, pendapatan pajak pun merosot drastis.
Bloomberg melaporkan bahwa China menghadapi defisit tahunan sekitar 50% untuk pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Sebuah studi di bawah Kementerian Transportasi mengungkapkan bahwa 40% perbaikan jalan lokal yang telah disetujui belum didanai karena keterbatasan anggaran. Defisit ini diperkirakan mencapai 300 miliar yuan (sekitar Rp 660 triliun) setiap tahunnya.
Pemerintah China kini tengah memutar otak mencari solusi. Sistem tol berbasis jarak tempuh mulai dipertimbangkan sebagai pengganti pajak bahan bakar. Di Provinsi Hainan, program percontohan bahkan telah berjalan menggunakan sistem penentuan posisi satelit untuk melacak kendaraan dan menghitung pajak berdasarkan jarak, sistem yang mungkin akan berbeda tergantung klasifikasi kendaraan.
Selain itu, pemerintah mulai memangkas insentif pajak untuk mobil listrik. Diskon penjualan kendaraan energi baru dipotong separuh menjadi 5%, dengan batas maksimal hanya 15.000 yuan (sekitar Rp 33 juta). Kebijakan pembebasan pajak penggunaan kendaraan tahunan juga telah dihapuskan untuk mobil hibrida plug-in dan model listrik jarak jauh.
Lebih dari sekadar kebijakan fiskal, pemerintah China tampaknya ingin mengubah haluan industri otomotif itu sendiri. Batasan konsumsi energi wajib akan diberlakukan untuk memberi sanksi pada mobil penumpang yang terlalu berat. Langkah ini diharapkan mendorong produsen beralih ke material lebih ringan dan desain aerodinamis, alih-alih hanya mengandalkan paket baterai besar untuk menambah jarak tempuh.
Media pemerintah pun ikut bersuara. Artikel di The People's Daily mendesak produsen kembali ke "rasionalitas," dengan alasan kendaraan besar bertentangan dengan infrastruktur perkotaan yang ada dan meningkatkan konsumsi energi.
CCTV bahkan mengkritik industri otomotif China karena terlalu fokus pada kendaraan listrik berukuran besar. Menurut stasiun televisi nasional tersebut, ini bukanlah inovasi sejati, melainkan sekadar respons terhadap permintaan pasar jangka pendek.
