Fatah Tuding Israel Dalangi Kekerasan Ekstremis Yahudi, 10 Warga Palestina Tewas
TEPI BARAT – Gelombang kekerasan kembali mengguncang Tepi Barat yang diduduki. Gerakan Fatah Palestina dengan tegas menuduh pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas lonjakan serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Yahudi dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan resminya, Fatah menyebut "geng" pemukim yang didukung penuh oleh pasukan Israel telah melancarkan serangan luas di sejumlah kota dan desa, termasuk Tal, Beit Furik, Deir Jarir, Al-Mughayyir, dan Jit. Akibat serangan tersebut, 10 warga Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Fatah mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai cerminan kebijakan terorganisir pemerintah Israel untuk melakukan pengusiran paksa, perebutan tanah, dan perluasan permukiman ilegal. Mereka juga mengaitkan eskalasi ini dengan kampanye militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza, dengan menyebut keduanya sebagai bagian dari "proyek kolonial tunggal" yang dirancang untuk menghabisi rakyat Palestina.
Gerakan tersebut secara spesifik menunjuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menteri sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai dalang di balik kekerasan ini. Fatah menuduh ketiganya memberikan perlindungan politik dan militer penuh bagi kejahatan ekstremis Yahudi. "Serangan yang terjadi bukanlah aksi sporadis, melainkan skenario terorganisir untuk menyebarkan teror dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka," tegas pernyataan Fatah.
Aksi brutal yang dilaporkan meliputi pembakaran rumah dan lahan pertanian, penembakan, perusakan properti, hingga pencabutan pohon. Tak hanya itu, Fatah juga menyoroti provokasi yang dipimpin Ben-Gvir di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem, yang dinilai semakin memperkeruh suasana.
Menghadapi situasi yang kian memanas, Fatah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera memberikan perlindungan internasional bagi warga Palestina. Mereka juga menuntut diakhirinya apa yang disebut sebagai "kebijakan impunitas" yang selama ini melindungi Israel dari konsekuensi hukum atas pelanggaran hak asasi manusia.
Di sisi lain, investigasi awal yang dilakukan militer Israel mengungkapkan versi berbeda terkait insiden penembakan di dekat desa Tal yang menewaskan seorang warga Israel dan sejumlah warga Palestina. Menurut Radio Angkatan Darat Israel, peristiwa tersebut bukanlah tindakan yang direncanakan sebelumnya.
Investigasi menyebutkan bahwa sekelompok warga Israel sedang berkeliling di Area A dan B, wilayah yang berada di bawah administrasi penuh atau sebagian Otoritas Palestina tanpa koordinasi dengan militer. Pergerakan tanpa izin ini dinilai berbahaya dan memicu ketegangan. Ketika kelompok tersebut memasuki desa Tal, warga Palestina mendekati mereka dan terjadilah pertikaian. Situasi semakin kacau setelah seorang warga Palestina berhasil merebut senjata, memicu baku tembak dengan tentara Israel yang dipanggil ke lokasi.
Namun, versi militer ini langsung dibantah oleh Wali Kota Tal. Ia menegaskan bahwa laporan lain menunjukkan tentara Israel justru melepaskan tembakan ke semua orang yang hadir, bukan hanya kepada mereka yang terlibat perebutan senjata. "Mereka menembaki siapa pun yang ada di sana," tegasnya.
Meskipun militer Israel menyimpulkan bahwa insiden tersebut bukan tindakan terencana, ketegangan di Tepi Barat tetap berada di ambang ledakan. Dengan korban jiwa yang terus berjatuhan dan desakan internasional yang menguat, dunia kini menantikan langkah nyata untuk menghentikan siklus kekerasan yang tak berkesudahan ini.
