Mesir Desak AS Percepat Pasukan Stabilisasi Gaza, Bantuan Kemanusiaan Harus Mengalir Penuh
MANILA – Di tengah gencatan senjata yang rapuh dan penderitaan yang tak berkesudahan di Jalur Gaza, Mesir angkat bicara. Dalam pertemuan di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada Kamis (23/7/2026), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel-Aty menyampaikan permohonan mendesak kepada Amerika Serikat: percepat pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, fasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan selesaikan langkah-langkah yang tersisa dari fase pertama rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.
Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ini menjadi momen penting bagi Mesir untuk menekankan bahwa waktu sangat krusial. "Pengerahan pasukan stabilisasi internasional harus dipercepat, bantuan kemanusiaan harus mengalir tanpa batasan ke Gaza, dan implementasi fase pertama rencana perdamaian harus segera dituntaskan," tegas Abdel-Aty dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir.
Kabarnya, persiapan pasukan stabilisasi internasional mulai terlihat. Lembaga penyiaran publik Israel melaporkan bahwa sekitar 30 perwira Maroko telah melakukan kunjungan lapangan ke Gaza sebagai persiapan partisipasi mereka dalam misi tersebut. Maroko sendiri telah mengumumkan pada 15 Juli lalu bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk bergabung, termasuk menempatkan perwira ke komando gabungan, personel polisi dan gendarmerie, serta mendirikan rumah sakit militer lapangan di Gaza.
Namun, hingga Kamis, pemerintah Israel dilaporkan belum memberikan persetujuan akhir untuk penempatan pasukan tersebut. Sementara itu, pengaturan bagi komite Palestina untuk mengambil alih tanggung jawab pengelolaan Gaza juga masih belum terselesaikan. Dewan Keamanan PBB sendiri telah mengesahkan pembentukan pasukan internasional sementara untuk Gaza pada November 2025 melalui Resolusi 2803, yang mendukung rencana gencatan senjata dan pemerintahan transisi versi Trump.
Di tengah upaya diplomatik yang berlangsung, gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus diuji oleh permusuhan yang tak kunjung reda. Otoritas Palestina menuduh Israel terus melakukan serangan udara, penembakan, dan invasi militer di Gaza meskipun ada kesepakatan. Angka kematian pun terus melonjak lebih dari 73.000 orang tewas dan 173.000 terluka, sementara sekitar 90 persen infrastruktur sipil telah rusak atau hancur selama genosida yang terus dilakukan Israel di wilayah terkepung tersebut.
Abdel-Aty juga menyerukan percepatan kerja komite Palestina yang ditunjuk untuk mengelola Jalur Gaza dan mendesak diakhirinya apa yang disebut Mesir sebagai pelanggaran Israel di Tepi Barat yang diduduki. "Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi ketegangan dan mendukung stabilitas regional," ujarnya.
