ICC Pecat Jaksa Karim Khan karena Skandal Seksual, AS dan Israel Beri Tekanan Politik
DEN HAAG – Dunia hukum internasional diguncang. Majelis Negara Pihak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) resmi mencopot Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama. Keputusan kontroversial ini diambil melalui pemungutan suara pada Jumat (24/7/2026) setelah Khan dituduh melakukan pelanggaran seksual, sebuah skandal yang langsung memicu kecaman dan polemik di kancah global.
Tim hukum Khan segera bereaksi keras, menyebut langkah tersebut bersifat "politis" dan penuh dengan motif tersembunyi. Kepala tim hukum Khan, Tayab Ali, bahkan mengklaim bahwa panel yudisial independen sebelumnya telah "dengan suara bulat" menentukan bahwa temuan Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB tidak membuktikan adanya pelanggaran serius oleh kliennya. "Keputusan ini tidak sesuai dengan bukti atau temuan dari satu-satunya putusan peradilan dalam masalah ini," tegas Ali dengan nada kecewa.
Kronologi Pemecatan: Surat Perintah Netanyahu Jadi Pemicu
Yang membuat kasus ini semakin rumit, pemecatan Khan terjadi di tengah tekanan besar dari Amerika Serikat dan Israel. Sejak Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, ia menjadi sasaran kemarahan dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Bahkan, AS telah menjatuhkan sanksi kepada Khan dan sejumlah pejabat ICC lainnya.
"Khan dipecat melalui pemungutan suara eksekutif saat berada di bawah sanksi dan saat Mahkamah berada di bawah tekanan politik yang sangat besar," ujar Ali, menuding proses tersebut sarat dengan ketidakadilan prosedural.
Wakil Jaksa Kini Memimpin, Surat Perintah Netanyahu Tetap Berdiri
Meskipun Khan dicopot, ICC menyatakan bahwa kantor jaksa akan sementara dipimpin oleh wakil jaksa penuntut Nazhat Shameen Khan dan Mame Mandiaye Niang. Yang lebih penting, surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant tetap sah dan hanya bisa dicabut oleh hakim ICC, bukan oleh pemungutan suara politik. Ini berarti, meski Khan tersingkir, kasus terhadap para pemimpin Israel tetap hidup di meja hijau ICC.
Israel Merayakan, Palestina Mengecam
Di Israel, para pejabat menyambut baik pemecatan Khan sebagai kemenangan politik. Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, dengan sinis mengklaim bahwa Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel untuk "mengalihkan perhatian dari kejahatan seksualnya." Ia bahkan menulis di media sosial, "Kredibilitas ICC berada di titik terendah. Saatnya menutup pengadilan abal-abal ini."
Sebaliknya, misi Palestina di Den Haag mengecam serangan terhadap pengadilan dan menyebut upaya Israel untuk menghubungkan pemecahan Khan dengan penyelidikan ICC terhadap kejahatan perang di Palestina sebagai tindakan "sinis." Mereka menegaskan bahwa penyelidikan ICC terhadap situasi di Palestina harus tetap berjalan tanpa intervensi politik.
Skandal Seksual yang Mengguncang
Tuduhan terhadap Khan berasal dari seorang perempuan yang hanya disebut sebagai "Sarah," yang mengklaim bahwa Khan menunjukkan perilaku yang semakin meningkat berupa sentuhan dan rabaan yang tidak pantas. Bahkan, Sarah menceritakan momen ketika Khan menyentuhnya secara intim saat ia berpura-pura tidur. Khan telah membantah keras semua tuduhan tersebut dan mengklaim proses yang mengarah pada pemecatannya tidak adil secara prosedural.
Dampak Besar dan Pemilihan Jaksa Baru
Pemecatan Khan segera memicu proses pemilihan jaksa ICC baru, meskipun pemungutan suara diperkirakan tidak akan terjadi sebelum tahun depan. Mantan kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell bahkan menulis editorial yang menyebut kasus terhadap Khan sebagai "bagian dari serangan yang lebih besar terhadap ICC."
Sementara itu, ICC menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, kantor jaksa "tetap berkomitmen melakukan penyelidikan dan penuntutan yang independen dan tidak memihak di semua situasi di bawah yurisdiksi Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan Statuta Roma."
